DPR minta Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan terobosan dalam penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan pembangunan rusun untuk mengurangi tingginya backlog (kekurangan) perumahan saat ini.
Sigit Sosiantomo, Anggota Komisi V DPR dari Partai Keadialn Sejahtera mengatakan realisasi penyaluran FLPP dari dua tahun terakhir memperlihatkan serapan yang tidak sampai separuh dari target.
Pada 2011, dia merinci target penyerapan FLPP mencapai Rp6 triliun sementara realisasi hanya Rp2,5 triliun. Pada 2012, realisasi penyerapan FLPP hanya Rp2,4 triliun dari target Rp7 triliun.
"Tahun ini anggarannya mencapai Rp7,3 triliun. Perlu terobosan hal-hal baru yang bisa dilakukan agar realisasi penyaluran FLPP ini bisa naik dari kondisi sebelumnya," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kemenpera, Rabu (6/3/2013).
Selama ini, jelasnya, karena dana tidak tersalurkan dengan baik, membuat anggaran tersebut teranggurkan dan berpeluang disalahgunakan. Terlebih lagi, backlog diperkirakan naik mencapai 15 juta unit rumah.
Mulyadi, Wakil Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan upaya untuk mengurangi backlog perumahan seharusnya bisa diselesaikan dengan segera membentuk Badan Pelaksana Rusun.
"Sesuai amanat dalam UU No. 20/2011 tentang Rusun, badan tersebut seharusnya sudah terbentuk paling lambat dalam waktu satu tahun. Kami minta Kemenpera dapat mempercepat proses pembentukannya," katanya.
Dengan keberadaan Badan Pelaksana Rusun, sambungnya, pelaksanaan kewajiban pengadaan hunian berimbang dengan menyediakan 20% luas lahan bangunan dari pembangunan rusun komersil seharusnya bisa berjalan.
Seperti negara lainnya yakni Singapura, keberadaan badan tersebut sangat penting.
Sigit Sosiantomo, Anggota Komisi V DPR dari Partai Keadialn Sejahtera mengatakan realisasi penyaluran FLPP dari dua tahun terakhir memperlihatkan serapan yang tidak sampai separuh dari target.
Pada 2011, dia merinci target penyerapan FLPP mencapai Rp6 triliun sementara realisasi hanya Rp2,5 triliun. Pada 2012, realisasi penyerapan FLPP hanya Rp2,4 triliun dari target Rp7 triliun.
"Tahun ini anggarannya mencapai Rp7,3 triliun. Perlu terobosan hal-hal baru yang bisa dilakukan agar realisasi penyaluran FLPP ini bisa naik dari kondisi sebelumnya," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kemenpera, Rabu (6/3/2013).
Selama ini, jelasnya, karena dana tidak tersalurkan dengan baik, membuat anggaran tersebut teranggurkan dan berpeluang disalahgunakan. Terlebih lagi, backlog diperkirakan naik mencapai 15 juta unit rumah.
Mulyadi, Wakil Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan upaya untuk mengurangi backlog perumahan seharusnya bisa diselesaikan dengan segera membentuk Badan Pelaksana Rusun.
"Sesuai amanat dalam UU No. 20/2011 tentang Rusun, badan tersebut seharusnya sudah terbentuk paling lambat dalam waktu satu tahun. Kami minta Kemenpera dapat mempercepat proses pembentukannya," katanya.
Dengan keberadaan Badan Pelaksana Rusun, sambungnya, pelaksanaan kewajiban pengadaan hunian berimbang dengan menyediakan 20% luas lahan bangunan dari pembangunan rusun komersil seharusnya bisa berjalan.
Seperti negara lainnya yakni Singapura, keberadaan badan tersebut sangat penting.
Sumber : Fatia Qanitat
Editor : Rustam Agus
No comments:
Post a Comment